Wirya: Isu pemakzulan Gubernur Kepri di Nilai Tidak Tepat dan Salah

Wirya: Isu pemakzulan Gubernur Kepri di Nilai Tidak Tepat dan Salah

Gebraknews.co.id, Batam – Persoalan penetapan Wakil Gubernur Kepri yang sampai saat ini masih tanda tanya, belum ada kejelasan, membuat tokoh masyarakat Batam bertanya-tanya. Entah kapan posisi Wakil Gubernur ini ada, belum ada yang Tau.

Menanggapi hal tersebut Tokoh masyarakat Batam Wirya Putra Silalahi Mengatakan bahwa persoalan ini sebenarnya bukanlah pada Gubernur dan DPRD Kepri, karena soal Wagub ini, adalah wewenang penuh Kemendagri yang memutuskan, apa persoalan nya kan bisa diselesaikan, kalau nggak ya seperti inilah terus Kepri memiliki kekosongan jabatan sebagai Wagub Kepri, padahal ini sudah seharusnya ada, agar dapat membantu berjalannya pemerintahan,”kata Wirya Selasa (6/3/2018) Di Batam centre.

“Menurut Mantan Wakil ketua Komisi I DPRD Kepri 2014-2019 ini juga menyebut,
Pada intinya, Mendagri saya nilai lambat dalam menyelesaikan persoalan ini, kenapa disalahkan gubernur. harusnya DPRD mendesak Mendagri agar mempercepat prosesnya. Jadi Inilah yang harus kita tanyakan,”ujarnya.

Selain itu, Kita harapkan lebih fokus pada persoalan, jika kita tidak tanyakan dikawatihrkan akan juga peran masyarakat lainnya agar ini secepatnya.

“Jadi saat ini tidak ada kewenangan Gubernur untuk mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu ada di tangan Mendagri. Dan keinginan Gubernur sendiri, pingin mempercepat untuk proses pemilihan Wakil Gubernur Kepri,”pungkasnya.

Dijelaskannya, Pertumbuhan Ekonomi kita saat ini mengalami pertumbuhan. Artinya roda pemerintahan terus berjalan, tidak ada hambatan. Pelayanan, kegiatan di tengah masyarakat juga berjalan dengan baik,” kata dia.

Intinya persoalan Wagub Kepri DPRD) Provinsi Kepri menyatakan akan menggulirkan hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan) terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Pengajuan hak interpelasi ini menyusul kekecewaan DPRD atas amburadulnya sistem administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri serta sikap Gubernur Nurdin Basirun yang tidak menginginkan adanya wakil Gubernur Kepri.

Wacana pengguliran hak interpelasi dan bahkan pemakzulan terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun ini disampaikan Pimpinan DPRD Kepri bersama sejumlah Fraksi DPRD atas kekecewaan DPRD serta sejumlah masyarakat terhadap kinerja dan kepemimpinan Nurdin Basirun, yang hingga saat ini tidak menyurati Presiden dalam penetapan Wagub Kepri, sebagaimana yang telah diputuskan DPRD.

Sekali lagi saya atas Tokoh masyarakat dan mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, menilai hak interpelasi atau pemakzulan dalam polemik pemilihan Wakil Gubernur Kepri salah alamat, karena Pak Nurdin Basirun telah menjalankan aturan yang berlaku.

“Gubernur Kepri, Pak Nurdin kan sudah menjalankan aturan. Dari penyerahan nama-nama ke DPRD Kepri hingga menyerahkan ke Menteri Dalam Negri (Mendagri). Kenapa hak interpelsi itu ditujukan ke Gubernur,” imbuhnya.

Apalagi, pengajuan hak interpelasi seharusnya ditujukan ke Mendagri. Karena proses penunjukan dan penetapan Wakil Gubernur, tinggal menerima dan menunggu arahan dari Mendagri.(kamal)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.